kobexielite.com/ – Otoritas Jasa Keuangan sedang menggodok aturan mengenai pengumpulan dana masyarakat melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung langkah OJK ini.
Rubrik Finansialku
OJK Godok Aturan Equity Crowdfunding
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan terkait pengumpulan dana masyarakat melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding). Selanjutnya, OJK menamai pengumpulan dana ini sebagai Layanan Urun Dana.
Proses penyiapannya, saat ini OJK sedang meminta tanggapan kepada pelaku industri jasa keuangan dan maysarakat terkait aturan ini.
Seperti yang dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (8/7/2018), juru bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengaku aturan ini segera selesai.
Skala penawaran saham program ini lebih kecil (lihat tabel di bawah). Penawaran saham ini juga dilakukan secara elektronik (online based), melalui penyelenggara yang ditentukan.
Inilah yang menjadi pembeda antara Layanan Urun Dana ini dengan initial public offering di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Sekar, OJK berharap hal ini bisa membantu perkembangan perusahaan rintisan di Indonesia:
“Ini dapat jadi alternatif sumber dana bagi pelaku usaha kecil menengah dan startup.”
Beberapa Poin Rancangan Aturan OJK tentang Layanan Urun Dana Lewat Equity Crowdfunding
a. Perseroan terbatas, dapat berupa perusahaan efek yang memperoleh persetujuan OJK menjadi penyelenggara
a. Harus berbentuk perseroan terbatas
a. Investor dengan penghasilan sampai Rp 500 juta per tahun boleh membeli saham paling banyak 5 persen dari penghasilan per tahun
a. Batas maksimal nilai penawaran saham Rp 6 miliar per tahun
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Riset Kontan)
BEI Dukung Langkah OJK
Kepala Riset Narada Aset Manajemen Kiswoyo Adi Joe melihat langkah OJK mengatur pengumpulan dana masyarakat untuk pembelian saham ini juga positif untuk pasar modal dalam negeri. Hal ini akan menambah keberagaman produk di pasar modal lokal.
Penjualan saham perusahaan melalui online ini juga diyakini tidak akan berbenturan dengan langkah BEI membuka peluang bagi perusahaan dengan nilai aset kecil melakukan penawaran saham perdana melalui bursa.
“Perlu ditunggu implementasi aturan tersebut, apakah saling mendukung atau justru menambah variasi produk yang berbeda.”
[Baca Juga: BEI Ingin Lebih Banyak Startup yang Melantai di Bursa]
OJK tengah menggodok rencana peraturan OJK (POJK) terkait skema pendanaan equity crowdfunding atau skema urunan dana. Pun skema ini dianggap baik sebagai pendanaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan POJK nomor /POJK.04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Aturan ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pengusaha rintisan atau perusahaan start up untuk mengembangkan usahanya.
Pun, aturan ini memang sepertinya dirancang bagi perusahaan rintisan atau UMKM karena modal maksimun yang boleh mengajukan equity crowdfunding hanya sebesar Rp18 miliar dengan minimum modal saat mengajukan sebesar Rp2,5 miliar.
Seperti yang dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (8/7/2018), Direktur Utama BEI Inarno Djayadi merespons positif rencana OJK mengatur layanan urun dana tersebut.
“Iya untuk UMKM ya. Bagus ini, tapi draft-nya baru mau dikirim ke stake holder untuk dimintakan masuk. Masih proses.”
Pihaknya mengatakan mendukung aturan ini karena dapat meningkatkan sektor UMKM dalam negeri khususnya yang membutuhkan pendanaan.
Apa tanggapan Anda setelah membaca berita mengenai OJK yang akan mengatur mengenai equity crowdfunding ini? berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.
Sumber Referensi:
Sumber Gambar:
Free Download Ebook Panduan Investasi Reksa Dana untuk Pemula
